DoranDev – Gaji karyawan merupakan hak penting yang harus diberikan sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun, dalam beberapa kondisi, pemotongan gaji dapat terjadi karena berbagai alasan. Maka dari itu, penting bagi Anda untuk mengetahui bagaimana cara menghitung pemotongan gaji yang benar, agar Anda terhindar dari kesalahan yang merugikan. Yuk, simak informasi berikut!
Peraturan Pemotongan Gaji
Pemotongan gaji karyawan tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Ada peraturan dan ketentuan yang harus diikuti oleh perusahaan. Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan di Indonesia, pemotongan gaji bisa terjadi akibat beberapa hal seperti ketidakhadiran, pelanggaran disiplin, atau kewajiban seperti cicilan pinjaman.
Pemotongan gaji karyawan umumnya hanya dapat dilakukan berdasarkan aturan yang tertulis dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau kesepakatan bersama. Misalnya, pemotongan akibat keterlambatan harus sesuai dengan ketentuan yang sudah disetujui kedua belah pihak.
Baca juga: 10 Cara Memulai Bisnis Ritel Agar Tak Salah Langkah
Cara Menghitung Pemotongan Gaji
Pemotongan gaji bisa dihitung dengan metode sederhana, tergantung dari penyebab pemotongan tersebut. Berikut beberapa jenis pemotongan gaji yang perlu Anda ketahui:
1. Pemotongan Akibat Ketidakhadiran atau Keterlambatan
Pemotongan gaji karena ketidakhadiran atau keterlambatan karyawan biasanya dihitung berdasarkan jumlah hari karyawan absen atau terlambat dari jadwal kerja. Rumus perhitungan ini umumnya menggunakan persentase dari gaji pokok, tergantung dari total hari kerja yang terlewat.
Rumus sederhananya adalah: Gaji = (Total hari kerja yang efektif ÷ Total hari kerja selama sebulan) х gaji pokok bulanan. Beberapa perusahaan juga memberlakukan pemotongan tambahan jika keterlambatan atau ketidakhadiran tanpa izin terus berulang yang dapat memengaruhi gaji bersih yang diterima karyawan.
2. Pemotongan untuk BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan
Untuk BPJS Kesehatan, potongan gaji karyawan diatur oleh undang-undang, yakni sebesar 1% dari gaji karyawan, sementara perusahaan menanggung 4% dari total kontribusi yang harus dibayarkan. Sedangkan, untuk BPJS Ketenagakerjaan, potongan meliputi 2% dari gaji untuk Jaminan Hari Tua (JHT), sementara perusahaan menanggung sisanya sebesar 3.7%.
Besaran potongan ini berlaku untuk setiap karyawan yang memenuhi syarat keanggotaan BPJS. Potongan-potongan ini wajib dihitung oleh perusahaan setiap bulannya sebelum gaji diterima.
3. Pemotongan Akibat Pinjaman Karyawan
Pemotongan gaji juga dapat terjadi jika karyawan memiliki pinjaman atau cicilan yang harus dibayarkan melalui perusahaan. Misalnya, jika karyawan mengajukan pinjaman kepada perusahaan untuk keperluan pribadi, seperti kredit rumah atau kendaraan, pemotongan gaji dilakukan sesuai perjanjian yang sudah disepakati.
Berdasarkan kebijakan yang umumnya berlaku, potongan ini biasanya tidak boleh melebihi 30% dari total gaji bulanan agar karyawan masih bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dengan sisa gaji yang diterima.
Baca juga: Apa Itu IPO dan Mengapa Penting bagi Perusahaan?
4. Pemotong (PPh 21)
Pajak Penghasilan (PPh 21) adalah komponen pemotongan lain yang wajib dikenakan pada karyawan. Potongan pajak ini dihitung berdasarkan penghasilan bruto tahunan karyawan dengan memperhitungkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
Jumlah potongan PPh 21 berbeda-beda, tergantung pada besar gaji karyawan serta status tanggungan keluarga. Perusahaan wajib menghitung dan memotong pajak ini sebelum gaji diberikan kepada karyawan, dan besarannya bisa cukup signifikan terutama untuk karyawan dengan penghasilan tinggi.
5. Pemotongan Akibat Sanksi atau Pelanggaran Disiplin
Selain pemotongan yang diatur oleh undang-undang, perusahaan juga bisa memberlakukan pemotongan gaji sebagai bentuk sanksi bagi karyawan yang melanggar peraturan perusahaan.
Contohnya, pelanggaran berupa ketidakhadiran tanpa pemberitahuan, ketidakpatuhan terhadap jam kerja atau pelanggaran disiplin lainnya dapat dikenai potongan gaji sesuai ketentuan yang diatur dalam kebijakan perusahaan. Biasanya, persentase pemotongan sudah diatur dengan jelas dalam kontrak kerja atau aturan perusahaan.
6. Pemotongan Tunjangan atau Bonus
Selain gaji pokok, tunjangan atau bonus yang biasanya diterima karyawan juga dapat dipotong, terutama jika karyawan tidak mencapai target kerja yang sudah ditetapkan.
Misalnya, tunjangan transportasi, makan, atau tunjangan kinerja bisa berkurang jika karyawan tidak memenuhi standar yang ditentukan oleh perusahaan. Pemotongan bonus juga bisa terjadi saat karyawan tidak mencapai hasil tertentu yang menjadi bagian dari kontrak kerjanya.
Baca juga: Apa Itu Holding Company? Pengertian, Jenis, dan Contohnya
Kesimpulan
Dengan memahami cara menghitung pemotongan gaji berdasarkan penyebabnya, Anda bisa lebih mengontrol hak Anda sebagai karyawan dan memastikan tidak ada kesalahan dalam pemotongan gaji yang diterima. Selain itu, penggunaan aplikasi absensi karyawan juga bisa membantu perusahaan memantau kehadiran dan keterlambatan dengan lebih akurat.
